PBNU Apresiasi Jokowi Soal Pembatalan Kebijakan Sekolah 5 Hari

Keputusan Presiden Joko Widodo mengkaji ulang Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang kebijakan Sekolah 5 Hari diapresiasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun setali mata uang, rencana presiden meningkatkan regulasinya menjadi Peraturan Presiden juga tetap diwaspadai.

Mantan Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini mengaku setuju dan mendukung upaya penguatan karakter pelajar di Indonesia. Nilai relegiusitas, rasa nasionalisme, sikap menghargai kebinekaan, dan menjunjung tinggi persatuan, menurutnya, memang harus ditanamkan sejak dini. Sebab inilah yang akan menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme pada generasi muda kita.

Terpenting dari sikap Presiden terkait pembatalan Permendikbud ini, adalah mengenai komitmen yang disampaikannya soal penguatan posisi Madrasah Diniyah. Komitmen Presiden ini perlu dikawal lebih lanjut agar terealisasi dalam wujud kebijakan.

Sebelumnya, Senin siang (19/6) Presiden Jokowi memanggil Mendikbud Muhadjir dan Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin ke Istana Negara. Usai menghadap Presiden, keduanya lantas mengumumkan keputusan soal pembatalan Permen No. 23 Tahun 2017 tentang Sekolah 5 Hari. Merespon berbagai aspirasi masyarakat menjadi alasan kuat Presiden mengambil sikap ini.

Hal pembatalan ini juga dinilai positif oleh beberapa kalangan karena tidak semua sekolah infrastruktur telah terbentuk. Pemerintah juga disarankan melihat daerah yang akses ke sekolah masih jauh dan sulit untuk anak sekolah tidak seperti di kota, yang bila kebijakan dipaksakan akan lebih membebani mereka. Selain itu tingkat bully di sekolahan juga harus diperhatikan dengan baik.