Kejar Pajak Pemerintah Berencana Blokir IMEI Ponsel Ilegal

Semakin lama peredaran ponsel ilegal di pasar gelap (black market) masih saja merajalela. Memang diperlukan langkah tegas untuk membabat habis ruang bagi ponsel BM, dengan memblokir IMEI misalnya.

Masalah black market ini seperti sulit dihentikan, tetap banjir sekarang.  Maka dari itu, pemerintah berencana untuk lebih berani memerangi ponsel ilegal yang secara jelas tak menyetor pajak ke negara. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan melakukan pemblokiran IMEI.

Ada tiga kementerian — yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan  yang memiliki peran dalam menggolkan aturan pemblokiran IMEI tersebut.. Agar negara tak terus-terusan rugi (ponsel BM karena tak bayar pajak). Pemerintah juga berencana menyediakan pengaduan khusus semisal ponsel tersebut memang resmi dan pemilik bisa dibuktikan bukan slundupan.

Menurut Gadget Enthusiast Lucky Sebastian, IMEI alias International Mobile Equipment Identity ibarat ‘KTP’ bagi setiap perangkat. Jadi pada smartphone sebenarnya ada dua tanda identitas, kalau di kita seperti KTP.  Pertama adalah serial number, ini identitas dari pabrikan. Kedua adalah identitas untuk menggunakan network, yang kita kenal dengan nama IMEI, yang terdiri dari kode unik 15 angka. Di dalamnya terdapat grup kode untuk menentukan perangkat jalan di jaringan apa, misalnya GSM atau CDMA.

IMEI pastinya bisa diblokir, dimana secara teknis hal ini bisa dilakukan oleh operator atas restu regulator. Alhasil, kalau IMEI diblok, perangkat tersebut tidak bisa menggunakan network dari operator, tetapi tetap jalan via WiFi. Intinya tidak bisa digunakan untuk fungsi telepon dan data dengan SIM operator.Peredaran ponsel ilegal di pasar gelap (black market) masih saja merajalela. Memang diperlukan langkah tegas untuk membabat habis ruang bagi ponsel BM, dengan memblokir IMEI ponsel tersebut salah satu solusinya.