Capai 810 M DPR Kritik Penyelenggaraan IMF-WB di Bali

DPR RI kembali mengkritisi kegiatan Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank Group 2018 nanti, yang memakan anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp 810 miliar. DPR menilai alokasi itu terlalu tinggi mengingat anggaran tersebut tidak termasuk untuk biaya perjalanan dan penginapan para delegasi.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Elviana Bagaimanabisa pahami Rp 810,17 miliar. Bukankah peserta IMF, misal perjalanan, itu tidak ditanggung oleh Indonesia. Elviana pun membandingkan anggaran untuk pertemuan tersebut dengan anggaran diklat dana desa yang hanya sebesar Rp 17,5 miliar. Menurutnya anggaran IMF yang begitu besar tak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menjawab hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tersebut dapat dinikmati langsung untuk masyarakat Indonesia. Misalnya, melalui event organizer dan hotel untuk penginapan dilakukan oleh Indonesia. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, anggaran Rp 810 miliar tersebut merupakan hasil cost sharing atau patungan dengan Bank Indonesia (BI). BI bakal menyumbang sebesar Rp 280-300 miliar.

Pagu Anggaran Kemenkeu 2018

Secara keseluruhan pada 2018, Kemenkeu mendapatkan anggaran sebesar Rp 45,68 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, memaparkan anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk setiap unit kerja di Kementerian Keuangan dalam menjalankan sejumlah program strategisnya.

Berikut anggaran ke masing-masing unit eselon I di 2018, antara lain:

  • Sekretaris Jendral Rp 19 triliun
  • Inspektorat Jendral Rp 118,341 miliar
  • Ditjen Anggaran Rp 154 miliar
  • Ditjen Pajak Rp 7,441 Triliun
  • Ditjen Bea Cukai Rp 3,3 triliun
  • Ditjen Perimbangan Rp 134 miliar
  • Badan Kebijakan Fiskal Rp 157 miliar
  • DJPPR Rp 119,511 miliar
  • BPPK Rp 731 miliar
  • Ditjen Perbendaharaan Rp 12,591 triliun
  • Ditjen Kekayaan Negara Rp 872 miliar