Penjelasan Bankir Tentang YLKI Kritik Biaya Isi Saldo E-Money

Tentang biaya pengadaaan uang elektronik dan infrastruktur teknologi untuk penerapannya diklaim bankir tidak murah sehingga pengenaan ongkos kepada konsumen untuk isi saldo alat pembayaran non-tunai tersebut dinilai memang diperlukan. Untuk menerbitkan uang elektronik tidak mudah. Bank harus produksi kartu, infrastruktur, teknologi. Misalkan untuk chip di kartu saja sekarang harga pokoknya Rp18-Rp20 ribu.

Menurut Anggota Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sis Apik Wijayanto. Dengan biaya teknologi chip Rp18-Rp20 ribu, , setiap kartu uang elektronik (sebelum program diskon) dibanderol sekitar Rp25 ribu, dengan harga produksi Rp20 ribu. Kemudian, ujar Sis, terdapat juga untuk biaya pengadaan mesin perekam data elektronik (Electronic Data Capture/EDC) sebesar Rp2,5-Rp3 juta per unit. Biaya lain jua ada seperti biaya teknologi jaringan komunikasi, biaya tenaga Sumber Daya Manusia, biaya pengadaan kertas, dan juga biaya pemeliharaan.

Komponen biaya tersebut, kata dia, akan meningkat karena menjelang elektronifikasi 100 persen pembayaran jalan tol pada 31 Oktober 2017, bank-bank harus menambah sarana EDC untuk pengisian isi saldo dan kartu uang elektronik itu sendiri.  Penambahan sarana EDC dan loket penjualan uang elektronik itu, kata Sis, untuk memudahkan masyarakat memiliki alat bayar non-tunai tersebut saat hendak menggunakan jasa tol.

Sis mengklaim perbankan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari momentum penyelenggaran 100 persen elektronifikasi jalan tol ini. Sebagai Direktur BRI, Sis berjanji akan mengenakan biaya isi saldo uang elektronik serendah mungkin, sesuai batas bawah yang dikenakan BI. “Kalau BI mengatur batas bawahnya Rp1000 ya kita kenakan sebesar itulah,” ujarnya, memberi ilustrasi.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kebijakan Bank Indonesia mengenai peraturan anggota dewan gubernur terkait pemungutan biaya isi saldo (top-up) uang elektronik. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan aturan BI tersebut kontra produktif dengan tujuan penciptaan kondisi “cashless society”. Ia menilai upaya mewujudkan transaksi nontunai adalah sebuah keniscayaan demi efisiensi pelayanan dan keamanan dalam bertransaksi.

“Kondisi ‘cashless society’ sejalan dengan fenomena ekonomi digital. Namun, menjadi kontra produktif jika BI justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya isi ulang pada setiap uang elektroniknya,” kata Tulus.

Ia menilai pengenaan biaya isi ulang hanya bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank yang berbeda dengan uang elektronik yang digunakan. “YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut,” kata Tulus.

Seperti diketahui, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan peraturan anggota dewan gubernur yang mengatur perbankan jika ingin memungut biaya isi saldo uang elektronik kepada konsumen akan terbit akhir September 2017.

Disisi lain sebetulnya sektor perbankan akan lebih diuntungkan dengan adanya ‘cashless society’ daripada konsumen. Perbankan menerima uang di muka, sementara transaksi atau pembelian belum dilakukan konsumen. Jadi uang konsumen telah mengendap di Bank, untuk biaya pengadaan e mony tentu itu lebih murah daripada tunai. Apalagi sebetulnya ini adalah program pengurangan transaksi tunai dari pemerintah, maka seharusnya pemerintah meringankan beban masyarakat bukan palah menambah.