Pemerintah Wajibkan Pendaftaran Perdana Selular Gunakan NIK Maksimal 3 Kartu

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mewajibkan pelanggan telekomunikasi untuk mendaftarkan atau registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP dan nomor kartu keluarga (KK) dalam nomor prabayar yang digunakan.

Jika ada pelanggaran pada kewajiban ini, ada sanksi yang menunggu bagi pelanggan, maupun operator terkait. Serta masing-masing NIK hanya dibatasi untuk 3 kartu perdana sehingga pelanggan diharapkan tidak mengganti kartu. Hal ini agar menghindari penipuan dan juga agar operator dapat mengetahui jumlah pelanggan asli mereka.

Sanksi seperti di Pasal 22 (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 tahun 2017). Isinya berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin bagi operator. Bila tidak registrasi, calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan nomor pelanggan lama akan diblokir secara bertahap,

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengumumkan bahwa pelanggan seluler, baik baru maupun lama, mesti registrasi NIK dan nomor KK miliknya. NIK dan nomor KK tersebut selanjutnya akan diverifikasi kebenarannya berdasarkan database kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah. Operator diberi password untuk bisa mengakses dan mencocokkan data dengan kecepatan hingga 1 juta NIK per hari. Kalau sekarang dari enam operator rata-rata sudah mengakses 170.000 NIK per hari,

Kewajiban mendaftarkan NIK dan nomor KK akan mulai dicanangkan mulai 31 Oktober 2017 untuk para pengguna baru. Sedangkan pengguna lama baru diwajibkan untuk registrasi ulang setelahnya, di sekitar Februari 2018.

Disisi jika ini dimaksudkan untuk dapat menaikan tarif operator selular bisa jadi akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Setelah menaikan TDL, Pajak dan BBM jika tarif selular dan internet juga dinaikan mendekati pemilu 2019 bisa jadi akan mengurangi suara untuk Jokowi.